Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pemerintah daerah harus mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya.
Hal itu dikatakan Nurhayati di Jakarta, Minggu, terkait hasil kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur pada 19-23 Desember 2010.
Ia menyebutkan, masalah tawuran antardesa di beberapa daerah seperti di Nusa Tenggara Timur jangan sampai melibatkan pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah harus mampu atasi masalah yang timbul di daerahnya. Masalah di daerah bukan masalah pusat," kata Nurhayati.
Ia mencontohkan, tawuran antardesa di NTT merupakan masalah pemerintah daerah yang harus diselesaikan sendiri.
"Pemerintah daerah terkesan memelihara masalah dan menganggap tawuran antardesa itu suatu kebiasaan atau adat istiadat. Ketika terjadi, tak bisa mengatasi dan menyerahkan ke pemerintah pusat," kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI itu.
Ia juga menyebutkan, adanya kelompok Ahmadiyah di Lombok yang jumlahnya mencapai 130 orang atau sekitar 33 kepala keluarga KK saat ini masih terkatung-katung dan tak jelas nasib mereka di pengungsian.
"Pemerintah daerah setempat tak kunjung selesaikan masalah mereka dan terkesan memelihara masalah," kata Nurhayati.
Ia menyarankan, pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah masing-masing sehingga kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan.
"Kalau terus dipelihara, maka investor tidak akan mau berinvestasi dan kesejahteraan rakyat tidak terwujud," kata Nurhayati.
--
Source: http://id.news.yahoo.com/antr/20101226/tpl-anggota-dpr-pemerintah-daerah-harus-cc08abe.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar