VIVAnews - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengimbau kepada warga Yogyakarta yang punya aspirasi Gubernur DIY tidak ditetapkan, silakan sampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat langsung. Golkar khawatir, jika disampaikan terbuka di Yogyakarta, bisa memunculkan ketidakharmonisan.
"Sangat dimungkinkan ada warga Yogyakarta yang tidak sepakat dengan penetapan jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY namun mereka tidak berani menyalurkan aspirasinya secara terbuka karena faktor kerawanan," kata Agus Subagyo, Ketua Golkar Bantul. "Sehingga kami menghimbau kepada warga yang punya aspirasi beda atau yang disebut oleh Ketua Umum DPP Demokrat sebagai aspirasi selintas di Yogyakarta disampaikan ke DPR khususnya Komisi II," kata Agus, Senin 20 Desember 2010
Agus menyatakan warga Yogyakarta yang tidak sepakat dengan penetapan disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaktahuan akan sejarah Yogyakarta, terikat pada parpol tertentu yang punya pandangan pemilihan, atau ada masalah pribadi .
"Meski mereka tidak sepakat dengan penetapan, namun dalam hati mereka jika mereka adalah masyarakat Yogyakarta, saya pastikan mereka sepakat dengan penetepan. Pemilihan yang mereka usung juga akan berbeda dengan pemilihan yang saat ini ada dalam RUUK DIY yang diajukan oleh pemerintah ke DPR," katanya.
Lebih lanjut Agus menyatakan dari seluruh jumlah penduduk DIY yang tidak setuju dengan penetapan dinilai sangat wajar yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak mungkin dilanggar oleh yang bersangkutan. Dalam survei yang dilakukan oleh DPD II dan DPD I Partai Golkar tidak semua responden sepakat dengan penetapan, namun ada juga yang pro terhadap pemilihan.
"Sekali lagi dalam alam demokrasi berbeda pendapat dalah hal yang wajar, namun demikian dalam kondisi Yogyakarta saat ini alangkah bijaknya jika aspirasi yang berbeda itu disampaikan langsung ke DPR agar kerawanan-kerawanan sosial dapat diminimalisir," katanya.
Lebih lanjut, Agus menyatakan jika nantinya pembahasan RUUK DIY oleh Komisi II, DPR tidak lagi sesuai dengan aspirasi masyarakat Yogyakarta yang mayoritas menginginkan penetapan, Partai Golkar siap untuk mendirikan posko keistimewaan untuk DIY.
Jupriyanto Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bantul, DIY menyatakan menyatakan sebuah aspirasi adalah hak dari setiap masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang. Namun demikian masalah hak adalah dapat digunakan atau tidak digunakan oleh yang bersangkutan.
"Jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya tidak sepakat dengan penetapan maka disampaikan melalui jalur yang benar yaitu kepada DPR. Karena saat ini permasalahan RUUK DIY dibahas oleh Komisi II, DPR," katanya.
Wakil Ketua Komisi D, DPRD Kabupaten Bantul ini juga menyatakan akan lebih baik jika warga Yogyakarta yang berbeda pendapat dari penetapan itu tidak membuat aksi tandingan karena akan memicu kerawanan bagi kelompok meraka sendiri. Apalagi Gubernur DIY mengajak masyarakat untuk menurunkan tensi politiknya paska sidang paripurna DPRD DIY yang menghasilkan keputusan mendukung penetapan untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum melansir adanya aspirasi silent di Yogyakarta. "Ada aspirasi silent, ini yang harus kami lihat juga," katanya semalam.
Demokrat dikenal sangat mendukung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih, bukan ditetapkan. Aspirasi ini sudah berlangsung sejak DPR periode 2004-2009.
Draf Pemerintah sendiri, mengakomodasi Gubernur dipilih oleh DPRD. Sementara Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sultan Yogyakarta, ditempatkan sebagai Gubernur Utama.
Laporan Juna Sanbawa | Yogyakarta
• VIVAnews--
Source: http://politik.vivanews.com/news/read/194738--aspirasi--i-silent--i--salurkan-ke-dpr-saja-
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar