Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Mustafa Kamal meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memimpin langsung proses reformasi di bidang penegakan hukum karena partainya menilai sektor penegakan hukum sepanjang 2010 masih lemah.
"Presiden harus memimpin reformasi penegakan hukum, jangan menyerahkannya kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) karena legitimasi Satgas berdasarkan konstitusi lemah," kata Mustafa Kamal ketika menyampaikan pengantar dalam Seminar Refleksi Akhir Tahun 2010 PKS di Jakarta, Minggu.
Mustafa Kamal menilai, keberadaan Satgas malah terkesan mengaburkan fungsi penegakan hukum oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.
Apalagi, katanya, ada anggota Satgas yang dinilainya telah bertindak tidak proporsional.
Menurut Mustafa Kamal yang juga salah satu Ketua DPP PKS itu, secara umum PKS menilai kebijakan pemerintah dalam bidang penegakan hukum sepanjang 2010 dalam keadaan krisis.
Sementara itu, pengamat politik dari LIPI Indria Samego yang berbicara dalam sesi politik di seminar tersebut mengatakan, penegakan hukum masih terkesan tebang pilih terutama terkait dengan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.
"Penegakan hukum terhadap praktik korupsi bukan hal yang mudah," katanya sambil mencontohkan adanya koruptor yang telah divonis pengadilan, namun dengan mudahnya mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan.
Ia menambahkan bahwa masalah korupsi di Tanah Air tidak bisa dilepaskan dari politik karena korupsi erat kaitannya dengan persoalan kekuasaan.
Indria mencontohkan banyak politikus yang dalam kampanye pemilu menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama, namun kenyataannya ketika sudah menjabat dan mendapat kekuasaan, malah terjerat kasus korupsi dan ditahan.
Selain Indria Samego, pembicara lain dalam sesi politik seminar bertema "Perkembangan Politik, Ekonomi dan Sosial Bangsa dalam Perspektif Platform PKS" tersebut adalah pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, Indonesianis dari National University of Singapore Suzaina Kadir, dan mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid.
26 Dec, 2010
--
Source: http://id.news.yahoo.com/antr/20101226/tpl-pks-minta-sby-pimpin-reformasi-peneg-cc08abe.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar